Menggapai Asa Menuju Cita-Cita Generasi Emas Indonesia
Kamis, 03 Mei 2018
 |
| Dokumentasi Pribadi Penulis |
Oleh: Leni, Presidium Hubungan Perguruan Tinggi (PHPT) PMKRI Cabang Sungai Raya
2 Mei 2018 diperingati sebagai Hari
Pendidikan Nasional Kiprah dan aktivitas
seorang Ki Hajar Dewantara. Beliau
adalah tokoh dan pelopor pendidikan pada masa pergerakan Indonesia melawan
Penjajah Belanda.Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengangkat tema “
Menguatkan Pendidikan Memajukan kebudayaan”. Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia merupakan Organisasi
kepemudaan sebagai ujung tombak negeri ini, harus mampu menjadi agent of change dan agent of control sebagai garda terdepan dalam menyuarakan persoalan
sosial kemasyarakatan. Sebagai Kader PMKRI
Sungai Raya ini adalah momentum bagaimana refleksi dunia pendidikan zaman now. Kita merenung sejenak ke belakang,
melihat bagaimana dunia Pendidikan di era zaman digital ini.
Di Kutip dari laman Kemenkeu,
Kemenkeu.go.id, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2018 tercatat sebesar
Rp. 444,1 triliun atau setara 20 persen dari total APBN. Rinciannya anggaran
untuk pusat RP, 149,7 Triliun, transfer ke daerah Rp, 279,5 triliun, serta
pembiayaan Rp, 15 triliun. Sasaran target anggaran pendidikan APBN 2018 adalah
program Indonesia Pintar (19,7 juta jiwa), Bantuan Operasional Sekolah (56 juta
jiwa), Beasiswa Bidikmisi ( 401.500 mahasiswa), pembangunan sekolah/rehab
sekolah/ruang kelas (61.200 unit), dan tunjangan profesi guru yang terdiri PNS
(257.200 guru), non PNS (435.900 guru), dan PNSD (1,2 juta guru).
Anggaran pendidikan dalam APBN 2018
tetap dijaga sebesar 20 %. Anggaran Bidang Pedidikan ini adalah meningkatkan
akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, memperbaiki kulitas sarana dan
prasarana sekolah, sinergi pemerintah pusat dengan pemda, memperkuat pendidikan
kejuruan dan sinkornisasi kurikulum SMK ( link
and match), Sinergi program penigkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidikmisi dan
DPPN). APBN adalah uang kita. Uang Rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya
demi kesejahteraan masyarakat indonesia. Partisipasi semua stakeholder
khususnya masyarakat mempunyai peran penting dalam pengawasan program kinerja
pemerintah untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih
baik. Menemukan penyalahgunaan Anggaran segera laporkan.
Pendidikan harus dilakukan secara
seimbang, dan harus saling melengkapi seperti pendidikan formal,non formal, dan
informal. Pendidikan Nasional saat ini kekurangan marwah nya, yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal jika kita lihat Indonesia, khususnya
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai
Cultur nya sendiri. Nilai-nilai kearifan lokal harus dan budaya lokalitas harus
kita kita hidupkan kembali dan kita kampanyekan sebagai sarana pembentukan
karakter bangsa, pada dasarnya ada tri pusat pendidikan yaitu
Keluarga,sekolah,dan masyarakat harus bersinergi memperbaiki kinerja dunia
pendidikan dan kebudayaan dalam menumbuhkembangkan karakter dan literasi
anak-anak indonesia.
Permasalahan pendidikan di Kalbar
sendiri cukup kompleks, seperti Geografis yang ada di Kalimantan Barat ini kita
tahu bahwa akses jalan menuju sekolah rusak parah, harus melewati sungai yang
sulit terjangkau,Gaji Guru Honorer di bawah UMK, Pencairan dan dana tunjangan
khusus tak jelas, Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai seperti
Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK)terkesan pemerintah memaksa seharusnya
pemerintah berhitung bagaimana dengan wilayah perbatasan dan pedalaman yang
tidak ada komputer,tidak ada akses internet,listrik tidak ada untuk Wilayah 3 T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) pemerataan pendidikan yang belum memadai. Permasalahan
ini sebenarnya sudah klasik, tetapi belum ada langkah serius dari pihak
pemerintah.
Apresiasi setinggi-tingginya terhadap
pemerintah yang genjar-genjar membangun infrastruktur pendidikan dan kebudayaan
dilakukan juga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi modal yang
andal dan siap mengahadapi perubahan zaman yang melaju kencang, kompleks, dan
multiarah. Tetapi, 72 tahun indonesia
merdeka, apa yang terjadi dengan Pendidikan yang di Sungkung, Kabupaten
Bengkayang yang viral tahun 2017 yang lalu, bagaimana dengan daerah lain. Sadar
atau tidak sebenarnya itu sudah menampar, pemerintah daerah kita khususnya
kepala derah. Sebagai penyambung lidah rakyat, pemerintah sebenarnya harus
mengetahui permasalahan di daerahnya masing-masing.
Ketidakpedulian
Pemerintah Pusat dan daerah terhadap keluhan semacam ini, kepada siapa lagi
mereka harus mengadu. Sudah seharusnya pemerintah andil dan proaktif dan
memberikan perhatian lebih. Dalam tulisan ini juga perlu saya sampaikan mari
kita bersama-sama peduli terhadap lingkungan sekitar kita mulai dari keluarga,
sekolah, masyarakat,organisasi,pihak swasta semua stakeholder dan berkontribusi
meningkatkan pendidikan kita sesuai dengan kultur dalam mencerdaskan bangsa.
Dalam Hal ini, sebagai organisasi kepemudaan dan menyandang gelar Mahasiswa
harus mampu melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi terutama yang ketiga “Pengabdian
kepada Masyarakat” perlu di tingkatkan.
*)